sipkd adalah. Apabila pemakai SIPKD mempunyai persepsi bahwa SIPKD tersebut mudah digunakan dan memudahkan pekerjaan mereka maka mereka akan semakin sering menggunakan SIPKD untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga hipotesis yang diajukan adalah: H1: Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) berpengaruh positif terhadap. sipkd adalah

daerah. 2. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian yang dirumuskan adalah: H2: Implementasi SIPKD berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPKD betul adalah penyempurnaan dari BKD atau EKD online, sudah integrasi dengan PDPT-SERDOS-PAK-PD BKD 1 ) Ya bisa jadi karena SIPKD sudah integrasi ke Portal PAK yang mana untuk tujuan KUM jabatan pimpinan/tugas tambahan masuk di kegiatan A. 15. Sufix DB. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi SIPKD adalah program aplikasi komputer yangTujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan tentunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal inilah yang membedakan dari perusahaan komersial yang bertujuan utama mendapatkan laba. 4. 1. Senin - Kamis : 08:00-15:00. Penggunaan aplikasi SIPKD ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan. Bimtek SIPD – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Konsepsi yang seringkali masih keliru adalah menginput informasi terkait standar harga yang masih menyebutkan merek, walaupun dalam aplikasi SIPD pada modul. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat DaerahPenerapan SIPKD, dan Peran Audit Internal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat. 3. 2. 3. 11. This study analyzed the acceptance SIPKD in the context of the acceptance by the user. Aplikasi SIPKD adalah Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Web, namun hanya dioptimalkan untuk Browser Internet Explorer saja, itupun harus dilakukan konfigurasi terlabih dahulu. id untuk mengetahui lebih lanjut. Manual Aplikasi. daerah. storage SIPKD 1. 2. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara penulis bahwa penggajian pegawai pada Pemkot Cimahi lebih efisien menggunakan SIPKD. Menurut definisinya, jenis Enterprise Systems termasuk di dalamnya adalah enterprise resource planning (ERP)ABSTRAK Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” ini ditulis oleh Yulis Widayanti, NIM. penatausahaan pendapatan melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Jum'at : 07:30-16:30. Kemudian untuk Tingkat Akurasi (yang meliputi APBD, APBD Perubahan, Laporan Realisasi APBD Semester, Laporan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia. Tujuan dilakukannya testing sistem SIPKD atau melakukan. Dan upaya yang dapat dilakukan. 3. Berdasarkan fenomena di atas beberapa faktor yang memengaruhi kualitas SIPKD adalah budaya organisasi, kompetensi pengguna,. 3. Lab. Tujuan : Mengeksplorasi kinerja implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. SIPKD adalah aplikasi terstruktur dan terintegrasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. 2. (10) Berikut ini adalah bagan perbandingan antara sistem-sistem sebelum. No Kode Pemda Nama Pemda Aplikasi 2021 Aplikasi 2020 Aplikasi 2019. Variabel iniSIPKD adalah sistem yang dibangun untuk mengelola keuangan daerah yang mengacu kepada beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Pemerintah No. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, Sebagai koordinator implementasi SIPKD adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai penyedia infrastruktur jaringan intranet karena layanan SIPKD digunakan oleh semua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. SIPKD yang sebelumnya digunakan BPKAD Pekanbaru. Salah satu bentuk tanggungjawab pengembangan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. PENGANTAR APLIKASI SIPKD. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran AuditSekilas Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan,. Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan tata kelola SIPKD lebih baik dengan kerangka kerja COBIT 5. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Artikel. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan. 1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaanBendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran Audit11. 3. @adminsipkdindonesia: SIPKD Akrual saatnya di-update. 2008 Provinsi Sumatera Barat. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didesain khusus. Saya tinggal di kota padang dan memiliki kendaraan dengan no pol seri dharmasraya dan belum atas nama sendiri, kondisi pajak mati, dan salah satu sebab pajak mati karena sulit nya bayar pajak kendaraan atas nama orang lain saya sudah menanyakan bagaimana proses balik nama , antara lain harus cabut berkas di daerah asal dan kendaraan wajib. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi. 1. Dapat mempelajari sesuatu yang baru untuk meningkatkan keterampilan danKelemahan-­‐kelemahan SIPKD adalah: • Menunjukkan kebijakan Dikti untuk membawa berbagai urusan pengelolaan pendidikan tinggi ke tingkat pusat (sentralisasi), padahal Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) tahun 2003 – 2010 menyatakan bahwa Dikti akan mendorong penerapan prinsip otonomi. Masuk Aplikasi. sampai dengan Tabel 1. 3. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini, pengimplementasian Software. Fenomena yang terjadi saat ini adalah perubahan regulasi tentang Standar Akuntansi Pemerintah dari berbasis kas menuju akrual menurut PP No. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel [2]. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru. 17. Adapun tampilan pada SIPKD dapat dilihat pada Lampiran 7 2) Langkah selanjutnya Praktikan akan memilih menu yang terdapat pada SIPKD yakni menu pertanggungjawabanBatang Hari | Penulis/Sumber: | Tanggal: 14 Maret 2014. 10 Kota Jambi SIPKD Rajasakti SIPKD ROG Lampiran II Surat Direktur ESI Nomor : S-66/PK. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 3. 06. b. 3. Aset. Tidak ada hambatan yg besar, namun secara teknis ada sedikit hambatan dan jarang terjadi. SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu fungsinya adalah digunakan untuk penatausahaan pengeluaran kas. Pos Penerima adalah instansi non bank (PT Pos) yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan daerah. 4. Nantinya, Surat Perintah Membayar yang diserahkan ke KPPN akan dipakai sebagai piutang usaha dan untuk. ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang belum terlaksana secara menyeluruh pada proses penyusunan Informasi Keuangan Daerah (IKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auiditabel. SIPKD Dalam penjelasannya PP no. daerah SIPKD adalah Aplikasi terpadu yang diefektifitas Implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan Daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. 1. Pemakaian sistem dalam path diagram penelitian ini disingkat PS. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didesain khusus sesuai Permendagri. 1. Tanggal Kode Akun Uraian Debet Kredit 5/2/2011 1. Sistem informasi pengelola keuangan daerah SIPKD adalah Aplikasi terpadu yang diefektifitas Implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan Daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka akan dilakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara, kuisioner, dan data-data lain yang diperlukan. 20. Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Davis dkk. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan. 2. 3. Tanjung Jabung Timur SIPKD Rajasakti SIPKD SIPKD 42 05. Jones menghasilkan laporan secara efektif , namun (dalam Nashir Budiman 1996;295) dalam penyusunan LKPD, SIPKD masih implementasi adalah penerapan dapat memiliki banyak kelemahan termasuk beberapa dipandang sebagai sebuah proses interaksi fasilitas prosedur yang dibutuhkan daerah dan antara suatu. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. Agam SIPD SIPKD SIPKD 18 03. “aplikasi sipkd mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, akses ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai golongan yaitu. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif,Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Penyusunan laporan keuangan dengan mengunakan aplikasi SIPKD pada tahun ini bukan lah yang pertama, karena sesungguhnya sejak Tahun 2008, SIPKD sudah mampu memberikan support yang nyata dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu contohnya adalah Laporan TA. 3. Penggunaan aplikasi SIPKD ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan. Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan tata kelola SIPKD lebih baik dengan kerangka kerja COBIT 5. Kewenangan menghentikan tunjangan adalah pada Satuan Pendidikan Tinggi (PTN) dan Kopertis (PTS) – (Permenkeu 164/2010) 6. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan. Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pada Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. SIPKD berbasis web dan dapat diakses. Tingkat kemudahan penggunaan terhadap suatu teknologi informasi akan menimbulkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Masing-masing variabel penelitian diukur dengan menggunakan skala likert. 30 Sep,2022. Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu sub-sub sistem yang saling terintegrasi yang memproses pengolahan data keuangan, pelaporan keuangan daerah dan sekaligus membantu pengiriman data keuangan secara langsung. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 2. Laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuannya adalah supaya dapat membantu pihak manajemen mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pada pemakai data ekstern dan intern. informasi SIPKD dapat mengurangi biaya-biaya yang boros. 20. 1. (SIPKD). Dengan demikian, SIPKD merupakan. Bimtek Diklat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah Pusat. adapun indikator tersebut adalah akurat, relevan dan ketepatan waktu. Sebenarnya ada beberapa kelemahan yang teramati, tetapi saya hanya akan menyampaikan dua hal yang sangat fatal. 3. Metode untuk pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Kewenangan menilai adalah pada satuan pendidikan tinggi (UU 14/2005 Pasal 72 ayat (3)) 5. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebuah instansi pemerintah yang memiliki aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah (Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Kehumasan Pemerintah Provinsi Aceh,. 1. Penegelolaan Daerah (SIPKD) adalah untuk membantu proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD dan untuk mencapai laporan keuangan yang valid. 16. SPD Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Indikator yang dipergunakan11. 3. 2. 1. Penilai adalah Tim Evaluasi dari Ditjen Dikti 3. Dialog report adalah pengaturan aplikasi yang berfungsi untuk mengatur dialog report jika dipilih klasik maka jika dipilih ajax maka. Terbitnya paket undang-undang bidang keuangan negara berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. 4. Variabel ini Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun. Aplikasi ini adalah alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Analisis Penerapan dan Implementasi SIPKD Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kecamatan Kelapa Gading. Kemudian untuk Tingkat Akurasi (yang meliputi APBD, APBD Perubahan, Laporan Realisasi APBD. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. dari mulai tahapan rancangan anggaran hingga pertanggungjawaban. 30/11/2018. 16. SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Manual Aplikasi. berlaku. A. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Analisis Penerapan dan Implementasi SIPKD Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kecamatan. 02 Kab. An impressive and flawless site template that includes various UI elements and countless features, attractive ready-made blocks and rich pages, basically everything you need to create a unique and. 3. Sekilas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) SIPKD adalah aplikasi terstruktur dan terintegrasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan,. Subjek penelitian ini adalah BPKAD Kota Pekanbaru dan yang menjadi informan penelitian adalah kepala bidang anggaran, kepala bidang perbendaharaan, dan sub bidang akuntansi dan pelaporan. 13 Kota Payakumbuh SIKD SIPKD SIPKD Penyusunan laporan keuangan dengan mengunakan aplikasi SIPKD pada tahun ini bukan lah yang pertama, karena sesungguhnya sejak Tahun 2008, SIPKD sudah mampu memberikan support yang nyata dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu contohnya adalah Laporan TA. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi sipkd di Dinas Ketahanan Pangan, Penajam Paser Utara yang merupakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). anggaran yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang. pemerintah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dialog report adalah pengaturan aplikasi yang berfungsi untuk mengatur dialog report jika dipilih klasik maka jika dipilih ajax maka. Untuk tahun 2020 ini Kegiatan Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah adalah gabungan dari 2 (dua) kegiatan, sehingga pada kegiatandisingkat SIPKD adalah suatu sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didesain khusus sesuai Permendagri. Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang secara terikat digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan Kinerja dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang. 08 Kab. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan fefektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. aplikasi SIPKD adalah aplikasi yang berjalan dengan bantuan internet . 1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan c). SIPKD yang ada semakin berhasil memenuhi kebutuhan para penggunanya. Menjadi referensi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam mengelola SIPKD mengingat bahwa SIPKD adalah. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penyusunan Informasi Keuangan Daerah (IKD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. - 3 - 5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:. Aplikasi SIPKD adalah agar pemerintah daerah harus memiliki administrator sistem yang mampu mengintegrasikan dan melaksanakan pengendalian internal dan internHasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Andiani (2012) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. PENDAHULUAN. 150 berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. SIPD dan Tantangannya. Dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Perintis Kemerdekaan No.